Pilkada oleh DPRD Ditolak? Ini Alasan Sebenarnya!

RUU Pilkada yang akan menghapus Pilkada Langsung dan dikembalikan ke DPRD, ditolak banyak pihak. Ada gerakan penolakan RUU yang dinilai mematikan demokrasi tersebut. Namun, alasan sebenarnya penolakan itu karena MENGUSIK LAHAN UANG bagi sebagian kalangan!

Alasan penolakan ini diposting seorang Facebooker bernama Pono Abi Arqom. Meski bernada "bergurau", namun jika disimak mendalam, bisa jadi inilah fakta yang sebenarnya.

Kerugian Pilkada Melalui DPRD:
MEDIA:
Pendapatan Iklan Dari Calon Gubernur, Walikota Dan Bupati Akan Menurun Drastis.

BERITA: 

Sumber berita juga hilang karena kekacauan kampanye gak ramai lagi.

WARTAWAN
Turunnya Penghasilan Tambahan Awak Media Yang Melakukan Kerja Pencitraan.

BUZZER: 

perusahaan buzzer social media mulai kehilangan pelanggan. Rekayasa pencitraan minimal.

PENGAMAT POLITIK:
Mengecilkan Penghasilan Pengamat politik Dan Mengurangi Kesempatan Sebagai Public Figure

KONSULTAN POLITIK:
Konsultan Politik Tidak Laku Karena Partai Politik Yang Menentukan Calon Kepala Daerah.

LEMBAGA SURVEY - QUICK COUNT
Akan Gulung Tikar Karena Hanya Mendapat Pekerjaan 5 Tahun Sekali di Pilpres dan Pileg doang.

KPU - BAWASLU - PANWASLU:
Akan kehilangan Sumber Pendapatan Utama Dan Hanya Bekerja 5 Tahun Sekali Pada Saat Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden (permainan jual beli suara stop total).

MK
MK : Akan kehilangan Sumber Pendapatan Utama Dan Hanya Bekerja Untuk Mengevaluasi Konstitusi Yang Minim Biaya Operasi (suap macam akil akan hilang).

INCUMBENT: 

Tak ada jaminan terpilih lagi karena pengerahan bansos gak akan berpengaruh pada keterpilihan kembali.

KPK
Korupsi Relatif berkurang akibat pemilihan Kepala Daerah yang Selektif, sehingga rejeki Penyidik berkurang.

POLISI
Polisi Akan Kehilangan Rejeki Dan Mengurangi Kesempatan Naik Pangkat Akibat Tidak Ada Konflik massa dan perkelahian antar kampung.

ARTIS
Mempersulit Artis Tampil Sebagai Politisi karena yg penting bukan popularitas lagi tapi visi misi.

JASA PENGERAH MASSA
Pengangguran Politik Bertambah akibat tidak ada order aksi karena tak ada kampanye.

JASA PEMBUATAN SPANDUK:
Akan Bangkrut Akibat Minim Order. (POHON2 Ngeluh kok gak dipaku lagi).

Jadi? Intinya.... banyak orang dan lembaga yang kehilangan Sumber Uang jika Pilkada kembali dilakukan oleh DPRD!!!

Pandangan Ulama NU: Pilkada Langsung Lebih Banyak Madaratnya!
Para Ulama Di Kalangan Nahdlatul Ulama (NU) menilai, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) secara langsung, merusak “jiwa” Indonesia. Karena itu, masyarakat harus kembali pada pilkada tidak langsung.

Salah seorang aktivis NU Sumenep, Hadari, seperti dikutip nadafm.com, mengatakan, pilkada langsung mungkin memang bermanfaat,tetapi manfaatnya lebih sedikit, daripada mudharatnya.

Menanggapi soal rancangan undang-undang pilkada, yang menimbulkan pro-kontra terkait pilkada langsung dan tidak langsung, aktifis nu senior itu mengatakan,nu telah membahas itu, dalam munas alim ulama nu di cirebon pada tahun 2012. Hasilnya, ulama nu sepakat, untuk kembali pada pemilu tidak langsung, demi mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar.

Menurutnya, ada tiga kemudharatan dalam pemilu langsung, yakni perpecahan masyarakat, politik biaya tinggi, yang menghalalkan segala cara, serta permainan opini yang tidak mendidik masyarakat awam.

Hadari menuturkan, akibat biaya politik yang tinggi itu, banyak kepala daerah dan legislator terpilih, yang masuk penjara, karena melakukan tindakan melawan hukum, seperti korupsi.

Selain pemimpin, politik biaya tinggi juga merusak rakyat, karena pemilihan secara langsung, tidak lagi ditentukan dengan pertimbangan rasional, melainkan dengan politik uang, atau money politic.