VIVA.co.id - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud (AM) Hendropriyono, dituding sebagai orang di balik kebijakan pemerintah memblokir sejumlah laman atau situs yang memuat paham radikal. Seperti ideologi yang dianut kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ahmad Fatih, menuding Hendropriyono bekerja sama dengan Badan Nasional Penangggulangan Terorisme (BNPT) merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menutup situs-situs Islam yang diklaim radikal.
Fatih bahkan menyebut BNPT dan Hendopriyono alergi atau anti dengan kata jihad. Sehingga dia menyimpulkan terjadi fobia atau ketakutan berlebihan pada Islam.
"BNPT dan Hendropriyono sangat alergi dengan kata jihad. Sehingga sangatlah wajar jika media yang memberitakan pergerakan jihad akan diblokir sesuai dengan pesanan BNPT," ujar Fatih melalui siaran pers yang diterima VIVA.co.id pada Rabu, 1 April 2015.
Fatih berpendapat, kebijakan pemblokiran yang tanpa parameter jelas sebagai upaya membiaskan ajaran Islam. Sementara paham Syiah dan pemikiran Islam yang liberal diterima atau tidak dilarang. Padahal media-media daring (online) itu berusaha menjaga dan membentengi akidah umat Islam dari kesesatan dan penyimpangan.
"Tidak adil jika situs media Islam diblokir sedangkan situs media Syiah, Islam liberal, aliran dan paham sesat lain bebas berkeliaran dan meracuni akidah umat Islam," ujar Fatih.
Serupa Media Islam MasyumiFatih bahkan menyamakan pemblokiran itu dengan kebijakan pembredelan media Harian Abadi yang dikelola Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) di era orde lama. Pola-pola seperti itu, katanya, memang biasa dilakukan penguasa tiran.
Dia mengutip teori Robert W Hefner dalam buku yang ditulisnya Islam Pasar Keadilan bahwa pemblokiran itu merupakan bagian kampanye yang disengaja terhadap media Islam.
"Peran media Islam tidak hanya memberikan informasi aktual terkait perkembangan Islam, tempat untuk menuntut ilmu, namun juga bisa berperan sebagai alat penyeimbang pemerintahan dalam melakukan cross and balance," katanya.
Peran media Islam, ditegaskan Fatih, adalah sebagai pemberi masukan atas kebijakan–kebijakan pemerintah yang keluar atau tidak sesuai dengan Islam. "Dan kebijakan–kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat," kata Fatih.*
